Kalurahan Hargomulyo

Hargomulyo - Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Pemerintah Kalurahan Hargomulyo telah melakukan Transfer Peyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sembodo Hargomulyo sebesar 260 juta. Nilai tersebut merupakan nilai dari 20% Dana Desa yang masuk ke Kalurahan Hargomulyo. Berdasarkan amanat keputusan Menteri Desa tersebut, menetapkan bahwa program ketahanan pangan tahun 2025 harus dikelola oleh BUMDes atau BUMKal di setiap kalurahan yang telah memiliki badan usaha. Kalurahan Hargomulyo sendiri telah memiliki BUMKal Sembodo Hargomulyo yang berbadan hukum dan aktif dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Anggota Pengurus BUMKal Sembodo Hargomulyo, badan usaha milik kalurahan tersebut mulai mengimplementasikan program ketahanan pangan lokal yang berfokus pada usaha penggemukan sapi dengan sistem gaduh. Pihaknya mengatakan, program ketahanan tersebut telah di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) oleh pengurus BUMKal Sembodo Hargomulyo. TPK kemudian menjalankan proses pengadaan sapi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang dan jasa BUMKal.

“Sebagai langkah awal Tim telah melakukan survey haga sapi gih. Baik di pasar hewan Siyono Harjo, maupun dipeternak lokal. Meskipun penyedia atau peternak sapi di sekitar wilayah Kalurahan Hargomulyo jumlahnya masih relatif sedikit,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan Tim memutuskan untuk melakukan pengadaan dari peternak sapi lokal yang memiliki harga lebih terjangkau. Keputusan ini diambil dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan peternak setempat agar mereka tidak dipermainkan oleh pedagang perantara. Pihaknya menegaskan hal ini merupakan komitmen BUMKal Sembodo Hargomulyo dalam mendukung ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat kalurahan secara langsung.

Setelah proses pengadaan selesai, Tim melaksanakan rangkaian kegiatan lanjutan meliputi pemasangan ertag (penanda telinga) pada sapi, pemasangan papan penanda kandang, serta penandatanganan dan penyerahan Nota Kesepahaman (MoU) kepada para mitra penggaduh.

Pemasangan ertag dilakukan di masing-masing kandang mitra oleh petugas melalui kerja sama antara BUMKal Sembodo Hargomulyo dan UPT Puskeswan Nglipar. Pemasangan ertag ini berfungsi sebagai identitas sapi untuk memudahkan proses pengelolaan dan pendataan ternak.

Selain itu, TPK BUMKal Sembodo Hargomulyo juga memasang papan penanda kandang di setiap lokasi mitra. Papan tersebut berfungsi untuk menunjukkan bahwa kandang atau pemiliknya merupakan bagian dari mitra resmi BUMKal Sembodo Hargomulyo.

Sebagai bentuk simbolisasi kerja sama, dilakukan penandatanganan dan penyerahan MoU oleh jajaran pengurus BUMKal Sembodo Hargomulyo kepada para mitra penggaduh.

Ditegaskan pula bahwasanya dalam pelaksanaan program ini, diterapkan sistem bagi hasil (gaduh) dengan pembagian keuntungan sebesar 60:40, yaitu 60% untuk penggaduh dan 40% untuk BUMKal.

Skema ini dirancang agar mitra penggaduh memperoleh keuntungan lebih besar, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengelola ternak secara optimal.

Diharapkan, dengan sistem yang adil dan saling menguntungkan ini, kesejahteraan peternak lokal dapat meningkat, dan BUMKal Sembodo Hargomulyo dapat menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara berkelanjutan.

Pihaknya menambahkan Melalui program penggemukan sapi sistem gaduh ini, BUMKal Sembodo Hargomulyo berharap dapat meningkatkan ketahanan pangan di tingkat kalurahan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui kemitraan yang transparan, terstruktur, dan berbasis pemberdayaan.

“Kami berharap program ini dapat menjadi contoh praktik baik dalam pengelolaan BUMKal, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa,” tambah salah satu anggota pengurus BUMKal Sembodo Hargomulyo.

Dengan semangat gotong royong dan kemandirian desa, program ini menjadi langkah nyata BUMKal Sembodo Hargomulyo dalam membangun ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (Tr/Jurnalis Warga)