Kalurahan Hargomulyo

Hargomulyo—Bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Hargomulyo, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program stategis terutama terkait pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) pada Rabu (19/11/2025) pagi.

Monev yang dilakukan bersama Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Sembodo Hargomulyo ini berfokus pada pada akuntabilitas keuangan dan pembangunan desa, terutama terkait pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta efektivitas program ketahanan pangan Tahun 2025.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Tim Monev dari BPKP RI, Lurah Hargomulyo, serta jajaran Pengurus BUMKal Sembodo Hargomulyo.

Dalam sambutannya salah satu Tim Monev mengatakan kegiatan ini ini bertujuan memastikan seluruh program desa dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan.

“Tujuan utama pengawasan adalah agar program desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ada empat sasaran utama pengawasan kali ini, pertama, mengukur capaian pembangunan ekonomi kalurahan melalui realisasi keuangan dan program pembangunan. Kedua, memantau progres pembentukan dan kesiapan operasional KDMP di tingkat kalurahan.

Ketiga, mengelola efektivitas program ketahanan pangan yang berdampak pada masyarakat Keempat, mengidentifikasi tata kelola pengembangan BUM Kalurahan, termasuk masalah, penyebab, dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin melihat sejauh mana realisasi keuangan kalurahan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan,” katanya.

Lebih lanjut, Lurah Hargomulyo, Sumaryanta, S.A.P mengatakan Pemerintah Kalurahan Hargomulyo terus berupaya bagaimana setiap program yang dikerjakan oleh Pemerintah Kalurahan Hargomulyo dapat berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di Kalurahan Hargomulyo.

“Kami terus mengawal setiap penganggaran yang kami realisasikan. Termasuk yang terakhir kemarin kita telah melakukan penyertaan Modal kepada BUMKal Sembodo Hargomulyo dalam rangka program ketahanan pangan. Kami kawal dan BUMKal Sembodo Hargomulyo juga komitmen atas pengelolaannya,” Kata Sumaryanta.

Lebih lanjut, Tim Monev BPKP RI menambahkkan monev ini merupakan bagian dari peran BPKP sebagai pengawal akuntabilitas dana publik.

“Kami berkepentingan memastikan setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa dapat dikelola transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga,” pungkasnya. (Tr/Jurnalis Warga)